Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Marthinus Hukom, menegaskan dimsummbledo.id bahwa institusinya akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai BNN Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang diduga terlibat perampokan bersenjata api. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Ponggok, Klaten, pada Kamis (7 Agustus 2025)
Kronologi Kasus
Menurut laporan resmi dari Biro Humas lubuklinggau-kankemenag.id BNN, pegawai berinisial HRF (36), yang bertugas di bagian logistik BNNK Asahan, diketahui memiliki akses terhadap senjata api. HRF dituduh melakukan perampokan terhadap warga di Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, pada Jumat (18 Juli 2025). Modus operandi pelaku adalah pura-pura melakukan razia narkoba sambil menodong dan membawa kabur motor korban
Tindakan Disipliner dan Hukum
HRF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Asahan. Beliau akan diproses secara pidana. Setelah putusan hukum berkekuatan tetap, HRF akan resmi diberhentikan dari jabatan dan kepegawaian di BNN
Tak hanya itu, kepala BNNK Asahan, Adrea Reta Zulhelfi, pun dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam pengawasan terhadap pegawainya. Posisi tersebut kini digantikan oleh Basten Simamora
Komitmen Penegakan Integritas
Komjen Marthinus menyatakan BNN tidak akan mentolerir pelanggaran oleh siapapun, sekecil apapun. “Saya perintahkan tindak tegas, tangkap, pecat, bawa ke pengadilan,” tegas Marthinus, menandaskan bahwa integritas dan reputasi lembaga harus dijaga dengan ketat
Reaksi dari Pihak Berwenang
Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani menyebut bahwa unsur pidana sudah terpenuhi, sehingga HRF resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pengecualian
Sementara itu, Kepala BNNK Asahan yang baru, Andrea, menyatakan penahanan HRF dan proses hukum adalah sepenuhnya kewenangan kepolisian. Ia menegaskan BNN tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan kasus ini
Dampak Terhadap Reputasi BNN
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi BNN dan lembaga pemerintah lainnya. Keterlibatan pegawai dalam tindakan kriminal kemudian merusak citra organisasi dan mengancam kepercayaan publik. Langkah pemecatan serta pergantian pimpinan daerah menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki tata kelola internal dan memperkuat budaya integritas.
Penutup
Peristiwa yang melibatkan oknum BNNK Asahan ini menjadi momentum penting bagi BNN dalam mengevaluasi sistem pengawasan internal, alur distribusi senjata, serta tanggung jawab pengawasan oleh pimpinan daerah. Tindakan tegas, mulai dari pemecatan hingga penegakan hukum, menjadi bukti komitmen terhadap prinsip transparansi dan profesionalisme. Dengan langkah seperti ini, masyarakat diharapkan kembali memiliki keyakinan bahwa BNN adalah lembaga yang bisa dipercaya dalam memerangi kejahatan dan narkoba.